52.000 pekerja migran Indonesia diprediksi mudik Lebaran

Sebanyak 52.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) diprediksi kembali ke Tanah Air jelang Lebaran 2020. Pemerintah pun berencana melakukan sejumlah antisipasi, mengingat terjadi di tengah pandemi coronavirus anyar (Covid-19).

"Kita akan perkuat koordinasi, bahkan hingga ke pemerintah daerah (pemda). Sehingga, siap mengantisipasi kedatangan WNI (warga negara Indonesia)," ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, via keterangan tertulis, Kamis (30/4).

Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 15.429 TKI diperkirakan mudik. Pun dengan sekitar 37.075 orang lainnya karena kontrak habis.

Pemerintah, klaim Muhadjir, bakal menerapkan prosedur operasional standar (SOP) dan protokol kesehatan bagi pekerja migran Indonesia yang hendak pulang via jalur darat, laut, ataupun udara.

Menyangkut fasilitas karantina di setiap titik-titik kedatangan, salah satu yang dipikirkan pemerintah. Sejauh ini, tempat isolasi cuma ada di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Dirinya menerangkan, langkah antisipatif itu penting dilakukan sebelum para WNI pulang ke daerah masing-masing. "Ini harus betul-betul kita perhatikan."

Kapal TNI, lanjutnya, siap mengantar para pekerja migran ke pelabuhan masing-masing tujuan. Setelah itu, pemda setempat diharapkan bertanggung jawab. "Mengawal mereka hingga ke kampung halaman," ujar Muhadjir.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sepakat dengan pentingnya koordinasi dengan pemda terkait kedisiplinan pelaksanaan swakarantina. Pasalnya, berpeluang munculnya kasus impor Covid-19 dari pulangnya para WNI ini.

"Kita perlu menjaga agar imported cases atau kasus yang diperoleh dari luar tidak meledak, karena beberapa negara cukup banyak yang sudah mengalaminya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penguatan setiba di Tanah Air," tuturnya.

Apalagi, dirinya mengingatkan, kepulangan WNI pada prinsipnya mandiri. Berbeda untuk kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanannya. Jika membahayakan, pemerintah akan melakukan evakuasi dan menanggung biayanya.