Akademisi ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Joko Mulyanto, menilai, puncak kurva penyebaran coronavirus baru (Covid-19) di Jakarta dan "kota satelit" akan terjadi pada medio Mei 2020.
"(Di) luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), mungkin 2-3 minggu sesudahnya," ucapnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Sabtu (18/4).
Menurutnya, intervensi pemerintah kurang optimal dalam menekan penularan virus SARS-CoV-2. Sehingga, sukar diprediksi kapan turun. "Meskipun sudah dilakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa kota," jelas dia.
Sebaliknya, apabila kebijakan negara lebih ketat, penurunan dapat terjadi sekitar dua bulan pascaintervensi itu dilaksanakan. Ini merujuk pengalaman sejumlah negara.
"Besar kemungkinan jumlah kasus akan naik lagi, jika intervensi agresif tersebut dikendurkan dan akan terjadi gelombang kenaikan jumlah kasus berikutnya," imbuh Junior Researcher Health Service Research & Social Epidemiology University of Amsterdam itu.
Di sisi lain, Joko mengungkapkan, sulit mengetahui angka reproduksi dasar (R0) Covid-19 di Tanah Air yang mendekati kondisi riil dengan memedomani data pemerintah. Pangkalnya, kapasitas tes terbatas dan jumlah penambahan kasus yang ada tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Sehingga, terkesan linear.
"Dengan menggunakan data pemerintah, doubling time berkisar delapan hari. Tapi beberapa modelling epidemiologi yang dilakukan di Indonesia menunjukkan, bahwa doubling time yang riil sekitar tiga hari dan R0 kemungkinan lebih dari tiga (R0 >3)," paparnya.
Sedangkan secara global, hampir seluruh negara memperkirakan pandemi terkendali pada pertengahan 2021. Catatannya, sudah ditemukan vaksin atau terapi definitif.
Beberapa ahli dalam artikel ilmiah terbaru, lanjut Joko, bahkan memperkirakan intervensi, seperti jaga jarak fisik (physical distancing) dalam intensitas yang bervariasi, masih harus dilakukan sampai 2024, sekalipun vaksin sudah ditemukan. "Karena terbatasnya kapasitas produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global."
Pemerintah menempuh opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19. Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Teknisnya, tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.
Per 18 April, pukul 12.00 WIB, sebanyak 6.248 kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebanyak 631 pasien dinyatakan sembuh dan 535 lainnya meninggal.
Hingga Minggu (19/4), pukul 13.00 WIB, PSBB baru diizinkan untuk beberapa wilayah. DKI Jakarta; Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Bandung Raya, Jawa Barat; Tangerang Raya, Banten; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Sumatra Barat; Kota Tegal, Jawa Tengah; serta Kota Pekan Baru, Riau.
Pemerintah juga merekrut sukarelawan untuk menanggulangi Covid-19 dan tidak melarang mudik, kecuali bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Hingga kemarin, sudah ada 25.241 relawan medis dan nonmedis. Mereka bertugas di 26 provinsi.
Sedangkan tenaga medis yang terlibat, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 pada 11 April, sebanyak 367.294 orang. Terdiri dari 1.107 dokter spesialis paru-paru, 5.997 dokter spesialis penyakit dalam, 30.678 dokter umum, dan 329.512 perawat.
Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat, sebanyak 80 anggotanya terpapar Covid-19 di Jakarta hingga kemarin. Yang meninggal dunia mencapai 44 dokter.
