Jalan terjal menggapai keterwakilan perempuan di DPR
Target keterwakilan perempuan hingga 30% di DPR masih belum tercapai.
Mudarat koalisi tambun Prabowo-Gibran
PKB dan NasDem dirayu masuk ke koalisi Prabowo-Gibran. Friksi di internal koalisi bisa pecah karena bagi-bagi kursi menteri.
Bau amis wacana revisi UU MD3
Golkar diisukan berniat merebut kursi Ketua DPR RI dari tangan PDI-P.
Masa depan hak angket yang kian suram di DPR
NasDem terus digoda untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Masa depan hak angket pun kian tak jelas.
Unjuk rasa hak angket: Membesar atau memudar?
Aksi unjuk rasa menuntut hak angket dugaan kecurangan pemilu meletup di Jakarta dan sejumlah daerah.
Partai pro Amin dan Ganjar tak solid, angket terancam rungkad
Hanya PDIP, PKB, dan PKS yang bersuara soal angket kecurangan pemilu dalam paripurna DPR, Selasa (5/3).
Mencari kebenaran melalui hak angket
Ini disebut sebagai upaya mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan sekedar menang kalah di kontestasi Pilpres 2024.
Kenapa tak ada partai baru melenggang ke Senayan?
Tak ada satu pun parpol baru yang suaranya mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%.
Ray Rangkuti ingatkan hak angket bisa mandek jika langkah ini tak dilakukan
Adapun pertemuan Jokowi-Surya Paloh pada 18 Februari, dapat dinilai sebagai langkah untuk memadamkan ide hak angket di DPR.
Adu kuat hak angket di DPR
Politikus PDI-P mewacanakan pemakzulan Jokowi lewat hak angket. Politikus Golkar menyebut hak angket hanya manuver emosional.
Meraba sasaran tembak angket kecurangan pemilu usulan Ganjar
TKN Prabowo-Gibran mencurigai angket akan di arahkan untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Peta politik hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR
Parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran tak akan membiarkan hak angket bergulir di DPR.
Menang Pileg 2024, mungkinkah PDIP pertahankan kursi ketua DPR?
Partai Golkar mengincar kursi ketua DPR 2024-2029 dengan perolehan suara merata di hampir seluruh wilayah,
Sketsa oposisi setelah Jokowi lengser
PDI-P dan PKS menyatakan siap menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Seandainya DPR gunakan haknya, proses impeachment kepada Jokowi bisa dilakukan
DPR harus menjalankan fungsi pengawasan bisa lewat hak angket atau hak interpelasi.
Satu baliho dua caleg: Simbiosis mutualisme meraih pemilih
Di beberapa titik ruang publik, mudah ditemukan baliho dengan dua caleg DPRD dan DPR, yang masih satu partai politik.
Wacana pembangunan PLTN "bangkit dari kubur", imbas tekanan NZE 2060?
Pembentukan Tim Pembangunan PLTN sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, acapkali masuk dalam RPJMN.
Sengkarut pengisian kursi kosong pimpinan KPK, mana yang ideal?
KPK kini dipimpin 4 komisioner seiring dipecatnya Firli Bahuri karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.
Baliho ‘nyeleneh’ para caleg dan upaya menggaet pemilih
Baliho, spanduk, dan poster caleg bertebaran di mana-mana. Beberapa di antaranya menampilkan foto atau kalimat nyeleneh.
Otak-atik Pilkada Jakarta: Gubernur ditunjuk presiden vs dipilih rakyat, baik mana?
Hanya Fraksi Partai Gerindra yang mendorong pilkada dihilangkan dan gubernur ditunjuk presiden.
Seabrek masalah penangkapan ikan terukur temuan Ombudsman
Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) diatur dalam PP 11/2023 dan akan efektif berlaku per 1 Januari 2024.
Cerita kaum adat yang terus terpinggirkan di era Jokowi
RUU Masyarakat Adat tak kunjung disahkan DPR RI. Seiring itu, kasus perampasan lahan masyarakat adat kian marak.
Pilkada 2024 dipercepat, pentingkah?
DPR telah menyetujui RUU Pilkada, yang mempercepat pelaksanaannya dari November jadi September, sebagai inisiatif parlemen.
Skandal MK dan peluang hak angket membidik Jokowi
Jokowi bisa jadi sasaran tembak DPR dalam skandal putusan Mahkamah Konstitusi.
Tepatkah adopsi restorative justice pada pidana pemilu?
Usulan menggunakan keadilan restoratif dalam penanganan pidana pemilu diusulkan Komisi III DPR kepada Jaksa Agung.