Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi target utama para pelaku perdagangan orang.
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah salah satu kejahatan luar biasa yang paling kejam dan merusak harkat martabat manusia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, kejahatan ini tidak hanya mengancam kebebasan dan martabat individu, tetapi juga merusak moral dan keadilan sosial di masyarakat.
Menteri PPPA mengungkapkan, dalam pencegahan dan penanganan TPPO pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, pelibatan dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam memberantas kejahatan ini.
Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) telah terlapor sebanyak 2.083 korban perdagangan orang dalam lima tahun terakhir, dari 2018 hingga 2022. Dari data tersebut, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan untuk menjadi target utama para pelaku perdagangan orang. Namun, kasus perdagangan orang masih menjadi fenomena gunung es. Artinya yang terungkap dan melaporkan, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi di masyarakat.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan koordinasi melalui berbagai kementerian dan Lembaga baik pusat maupun daerah, bermitra dengan lembaga masyarakat dan akademisi, melaksanakan advokasi kebijakan pencegahan TPPO ke berbagai daerah, melakukan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun melaksanakan pemantauan dan evaluasi.