51 K/L asuransikan barang milik negara dengan nilai pertanggungan Rp32,4 triliun

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkapkan sebanyak 51 kementerian/lembaga (K/L) telah mengasuransikan barang milik negara (BMN) di bawah penguasaannya.

“Targetnya tahun ini semua. Sekarang sudah 51 K/L dari total 84 K/L berarti kurang 33 K/L. Ini kami kejar sampai akhir tahun,” katanya dalam webinar, Jumat (10/9).

Dia merinci, 51 K/L ini meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Parekraf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Perindustrian, BP Batam, Kementerian PPN/Bappenas, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Bakamla, Perpustakaan Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), BP Sabang, Kementerian Kominfo, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian ATR/BPN, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian Koperasi UKM, Basarnas, Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Lalu, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), BATAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Ketenagakerjaan, LIPI, BNPP, BP2MI, Kemenkopolhukam, Bapeten, Kemendikbud, dan Ombudsman.