"Era digital dan virtual, termasuk transaksi secara virtual seperti fitur QRIS, ini makin nyata di depan mata."
Pengenaan biaya layanan QRIS bagi penyedia jasa pembayaran (PJP) membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, dan konsumen, enggan kembali memanfaatkan produk Bank Indonesia (BI) itu. Pangkalnya, kanal transaksi nontunai itu dinilai memberatkan.
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, pun meminta masyarakat agar terus melakukan transaksi nontunai, termasuk dengan memanfaatkan QRIS karena memiliki 5 manfaat. Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian.
"Nilai transaksi benar-benar akurat, hingga ke nominal yang tak ada mata uang pecahannya, misalnya," ucapnya dalam keterangannya, Selasa (15/8). "Dengan demikian, uang terkelola dengan sangat baik."
Kedua, sambung Gobel, memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan manajemen keuangan dan bertransaksi. Ketiga, bisa melakukan penyimpanan secara lebih baik karena uang secara otomatis tersimpan di rekening.
"Penjual dan pembeli sama-sama tak memegang uang tunai. Semuanya tetap tersimpan di rekening bank," katanya.