Pembatasan BBM bersubsidi dapat memukul daya beli dan mempersulit pengentasan kemiskinan.
Langkah pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM), lewat pembatasan jenis solar dan Pertalite harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kebijakan ini dapat memukul daya beli dan mempersulit pengentasan kemiskinan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah harus mereformulasi subsidi BBM. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengatasi masalah distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran.
Namun di sisi lain juga berisiko memperburuk daya beli masyarakat, terutama di kalangan rentan miskin.
“Subsidi BBM memang perlu direformulasikan karena banyak mobil mewah masih menikmati BBM bersubsidi. Namun, masyarakat miskin seharusnya tetap mendapatkan subsidi ini,” ujarnya kepada Alinea.id, Sabtu (30/11).
Menurutnya, ada beberapa skema pembatasan BBM jenis Pertalite yang dapat diterapkan untuk mengurangi beban fiskal. Dari kajian, pembatasan dapat dilakukan dengan proporsi semua kendaraan berpelat hitam sebesar 34,24%, mobil pribadi yakni 32,14%, kuota maksimal 60 liter per kendaraan sebesar 17,71%, serta hanya kendaraan di atas 1.400 cc sebesar 14,81%.