Narasi 'demi lingkungan' itu dinilai menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik.
Rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dinilai bisa saja diterapkan. Namun, diusulkan, sebaiknya Pertalite tetap dipertahankan dengan kebijakan penurunan harga.
"Kalau hanya menghapus Premium sama saja, itu melepas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat," ujar anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam pesan singkatnya yang diterima Wartawan, Rabu (29/12/2021)
Mulyanto menilai narasi 'demi lingkungan' itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Karena faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin Premium.
"Kalaupun penggunaan BBM berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM Premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang," jelas dia.
Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar. Tetapi sebenarnya, harus melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini di masyarakat.