Tak terserapnya APBN serta amburadulnya program Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi salah satu yang disorot oleh pengamat.
Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat sorotan. Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan KKP masih perlu memperbaiki kinerjanya terutama dalam penyerapan anggaran dan penerapan program untuk nelayan.
"Tidak terserapnya APBN KKP sebagaimana telah direncanakan menunjukkan bahwa tidak adanya perbaikan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya," kata Abdul Halim di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, amburadulnya proyek pengadaan kapal ikan bagi nelayan sebagaimana juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan kinerja KKP yang kurang sejak perumusan program hingga validasi data penerima.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga mengingatkan permasalahan dalam program bantuan kapal, termasuk dalam penentuan spesifikasi kapal. Demikian juga terkait dengan pelaksanaan mandat UU Nomor 7 tahun 2016. Dia menilai hanya aturan pelaksana terkait penyelenggaraan asuransi yang dituntaskan sebagiannya.
"Ironisnya, penyaluran asuransi nelayan tidak terlaksana 100%. Padahal, mandat UU ini sudah diberlakukan sejak 1,5 tahun yang lalu," paparnya.