Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan payung hukum untuk memberikan kepastian usaha yang kondusif di sektor EBT.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya percepatan proses transisi energi hingga 2023. Transisi energi dinilai menjadi urgensi yang harus dipersiapkan tiap negara demi menekan emisi gas rumah kaca dan menahan laju kenaikan suhu global.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri 13th Session of the Assembly of the International Renewable Energy Agency (IRENA) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Diungkapkan Arifin, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya transisi energi. Upaya tersebut di antaranya percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengakhiran operasional lebih dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), cofiring biomassa pada PLTU, program mandatori biodiesel 30%, dan pengembangan jaringan listrik supergrid.
"Ini langkah nyata untuk menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus sebagai dukungan Indonesia pada United Nations Climate Conference COP28 untuk memastikan program yang sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan," kata Arifin dalam keterangannya di laman resmi Kementerian ESDM, Senin (16/1).
Arifin menuturkan, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan payung hukum untuk memberikan kepastian usaha yang kondusif di sektor EBT. Hal ini dilakukan agar peningkatan utilisasi pengembangan industri EBT dan perekonomian nasional dapat berjalan sesuai ketentuan.