Pembiayaan untuk dukungan kebijakan pembangunan atau Development Policy Operation (DPO) ini disusun berdasarkan dua pilar.
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar US$800 juta untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia, serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, hambatan investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri.
Tantangan-tantangan tersebut juga telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan nonkomoditas. Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah.
Akibat pandemi, Indonesia mengalami resesi pertama dalam dua dekade terakhir. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih, agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.
Pemerintah sedang menjalankan program reformasi besar untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.