Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi.
Sistem bantuan sosial yang langsung tepat sasaran lebih relevan ketimbang suntikan subsidi untuk barang, seperti terhadap bahan bakar minyak (BBM). Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, seyogianya mengubah paradigma dari subsidi untuk barang atau produk menjadi bantuan langsung tepat sasaran.
“Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi. Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap,” ujar mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, dalam Webinar Nasional Moya Institute bertajuk “Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi”, Jumat (2/9).
Terkait rencana penyesuaian harga BBM, pemerintah maupun Pertamina didorong untuk melakukan komunikasi publik yang baik, untuk menjelaskan harga keekonomian dihadapkan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Politisi Reformasi Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil keputusan politik untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi agar memberikan kepastian bagi masyarakat, walaupun tidak berkeberatan melepaskan harganya sesuai mekanisme pasar, sehingga isu ini tidak berulang kembali di masa akan datang.
“Subsidi BBM menjadi masalah ketika ketahanan fiskal negara terganggu. Lagipula BBM adalah sumber energi yang pasti akan habis, produksinya bakal menurun karena tingginya pemakaian dan bertambahnya jumlah penduduk,” ucap Mahfudz.