Beban berat industri karena premanisme

Awal Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, bakal memberantas premanisme dan pungutan liar di kawasan industri yang ada di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Dedi kala meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Jawa Barat, Senin (3/3).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Dedi untuk menindak premanisme di pabrik-pabrik di Jawa Barat.

“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” kata Noel, Selasa (4/3), dikutip dari Antara.

Menurut Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisnadwipayana, Payaman J. Simanjuntak, premanisme sudah sangat lama mengganggu keamanan dunia bisnis di Inodnesia. Terutama sesudah era reformasi.

“(Premanisme) ini termasuk penyebab berbisnis di Indonesia menjadi sangat mahal,” ujar Payaman kepada Alinea.id, Selasa (18/3).

“Pemerintah perlu sangat tegas memberantas premanisme dan menjamin keamanan berbisnis di Indonesia.”