Anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Momentum pemulihan ekonomi memberikan dampak positif pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit fiskal yang melebar sampai 6,14% PDB di 2020, menurun menjadi 4,65% PDB di 2021 (realisasi sementara), atau lebih rendah dari target awal di APBN 2021. Hal itu didukung oleh menguatnya kinerja penerimaan negara. Meskipun alokasi anggaran untuk PEN 2021 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, momen positif itu juga disambut dari agenda lainnya yang menjadi prioritas. Khususnya pembangunan ibu kota negara (IKN), yang sebelumnya sedikit tertunda karena fokus APBN lebih pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Pembangunan IKN adalah prioritas strategis nasional karena manfaatnya pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya, mendorong perdagangan antar wilayah, serta penciptaan kesempatan kerja," ucap Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1).
Pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya, dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi serta berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru.
Selain itu, pembangunan IKN juga akan menjadi pionir untuk pengembangan konsep smart dan green city ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia sebagai langkah adaptasi atas perubahan global yang tengah terjadi terkait kesadaran baru atas konsep ekonomi hijau.