"Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain dan ketergantungan penggunaan dolar."
Pemerintah menerbitkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200.000/bulan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) pada November-Desember 2023 untuk meminimalisasi risiko akibat El Nino dan gejolak ekonomi global. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp7,52 triliun.
Pemerintah pun akan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Insentif ini bakal digulirkan selama November 2023-Juni 2024.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, kedua program tersebut takkan cukup mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Pangkalnya, problem mendasar adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi nasional disokong impor selain ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat (AS).
"Program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain dan ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam pembayaran internasional," tuturnya dalam keterangannya.
"Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya. Saat muncul perang, kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini," imbuhnya.