BSI merupakan hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji, meminta pemerintah lebih serius lagi dalam memasukkan saham seri A dwiwarna kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) agar statusnya menjadi BUMN. Pun demikian dengan penguatan industri keuangan syariah dan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.
Menurutnya, hingga kini belum ada SDM yang menguasai perbankan syariah sebaik perbankan konvensional, baik dari sisi aset maupun permodalan.
"Ini membuat diversifikasi bisnis pada bank sentral terbilang minim. Padahal, di Indonesia sudah 30 tahun memiliki bank syariah," ucap Sarmuji dalam RDP Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN dan BSI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (20/9).
BSI merupakan hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin merger 3 bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021 dan secara resmi diizinkan pendiriannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), 1 Februari 2021.
BSI hingga kini memiliki cabang lebih dari 1.300 se-Indonesia dan infrastruktur digital yang baik. Pun menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia dengan total aset mencapai Rp277 triliun per Juni 2022.