Cak Imin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog, melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir 2022. Hal itu disampaikan Cak Imin menyusul keputusan Kemendag membeli beras impor untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
"Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (30/11).
Cak Imin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani, serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.
"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," kata dia.
Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor tersebut benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras sehingga sebelumnya perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras.