Keduanya sama-sama memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan antidemokrasi.
Aliansi sipil yang yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai, pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung fasis dan antidemokrasi. Pasalnya, lebih mementingkan infrastruktur ekonomi daripada demokrasi.
"Jika pembangunan infrastruktur ekonomi tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur demokrasi jadinya, ya, seperti ini, pembangunan yang fasis," ujar perwakilan FRI yang juga Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI, Arip Yogiawan, dalam webinar, Minggu (24/1).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi pun tidak ada bedanya dengan era Gubernur Jenderal Belanda, Herman Willem Daendels, yang proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan memakan ribuan korban jiwa.
"Kalau hanya bangun infrastruktur apa bedanya dengan Daendels? Dia juga bangun infrastruktur tanpa infrastruktur demokrasi," jelasnya.
Adapun yang dimaksud infrastruktur demokrasi, terangnya, memasukkan hak berpartisipasi bahkan hak tidak bagi kebijakan yang menimbulkan risiko besar terhadap publik.