Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak harus dari nol.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sebelum pandemi ada 51.134 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri. Namun, hanya 37.286 badan usaha saja yang aktif. Artinya, ada sekitar 13.000 BUMDes yang mangkrak atau tidak beroperasi.
Di Sumatera Selatan (Sumsel) misalnya. Dari 2.800 BUMDes yang ada, hanya 2.500 unit usaha saja yang aktif dan terdaftar. Ketua Kolaborasi Kampus Pendamping (KKP) BUMDes Sumsel Joni Emerson menuturkan, mangkraknya BUMDes dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun yang paling utama adalah karena lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia di desa.
“Selama ini, pengelolaan BUMDes hanya dilakukan oleh warga desa. SDM-nya memang lemah. Jadi untuk meningkatkan potensi desa dan warga juga susah,” katanya saat dihubungi Alinea.id, Jumat (18/6).
Padahal, memberdayakan warga desa adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan sebelum membentuk sebuah BUMDes. Selanjutnya, pengurus badan usaha desa pun harus diberikan pendampingan hingga benar-benar dapat mengoperasikan BUMDes secara mandiri.
“Kalau tidak, maka akan banyak persoalan BUMDes yang muncul. Akan banyak BUMDes yang tidak jalan, bahkan warga desa bisa tidak tahu kalau di desanya ada BUMDes,” tutur Joni.