Sudah saatnya Presiden (Jokowi) memerhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas. Hal itu disampaikan Mulyanto merespons cuplikan video debat antara Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil dengan Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus memperhatikan aspirasi tersebut secara sungguh-sungguh. Pangkalnya, isu terkait bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat sensitif. Bila tidak dikelola dengan baik bisa berdampak luas hingga ke masalah kedaulatan negara.
"Sudah saatnya Presiden (Jokowi) memerhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini. Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (12/12).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu meminta Jokowi meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil tersebut. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya. Dia berkata, Jokowi harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.
"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka, lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.