Pemerintah seharusnya mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
DPR mengapresiasi langkah pemerintah menunda memberlakukan pembatasan BBM subsidi yang menuai polemik di tengah masyarakat awal Oktober 2024 ini.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, yang belum memberlakukan pembatasan BBM subsidi,” kata anggota DPR RI Fraksi PAN periode 2024-2029 Eddy Soeparno, kepada wartawan, Selasa (1/10).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Memang yang dilakukan saat ini, adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat kuat. Sehingga dengan adanya pembatasan BBM, akan memberatkan masyarakat dan akan menurunkan daya belinya,” katanya.
“Apalagi nanti kita antisipasi di Januari 2025 akan diberlakukan PPN 12%,” sambungnya.