Berdasarkan evaluasi diketahui bahwa penyerapan bantuan pemerintah terhadap belanja motor listrik berjalan lambat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon menyatakan, Komisi VII DPR meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, beserta segenap jajaran Kemenperin untuk menyampaikan laporan realisasi program motor listrik subsidi pada Desember 2023.
Selain itu, politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini dalam keterangan resminya,menuturkan, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kemenperin Tahun 2024 sebesar Rp 3.783.798.835.000. Persetujuan anggaran itu, tutur Dony, sesuai hasil pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada saat rapat mengungkapkan, berdasarkan evaluasi diketahui bahwa penyerapan bantuan Pemerintah terhadap belanja motor listrik berjalan lambat. Hal itu, ungkap Menperin, dikarenakan adanya kriteria yang dianggap tidak begitu menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program motor listrik subsidi tersebut.
Namun demikian, Menperin mengaku, tidak khawatir akan animo masyarakat terhadap pembelian motor listrik. Mengingat berdasarkan catatannya, pembelian- pembelian motor listrik diluar program bantuan pemerintah naik melesat tinggi diatas 100% meski program belanja motor listrik melalui program bantuan pemerintah berjalan lambat.
“Jadi saya tidak khawatir sama sekali dengan animo masyarakat untuk beli motor listrik. Oleh sebab itu, kriteria dan persyaratannya kita sesuaikan, kita buka hanya terbatas 1 NIK boleh beli 1 motor listrik. Pertanyaannya bagaimana dengan tahun depan? Saya kira kalau kita bicara soal anggaran Rp 350 Miliar untuk tahun depan, Insya Allah itu bisa kami serap dengan baik bisa diatas 95 persen bisa kami serap untuk 50.000 motor (listrik),” tandasnya.