Kasus dugaan korupsi mengganggu independensi BI, yang dapat berimplikasi langsung pada pengambilan kebijakan moneter di Indonesia.
Masalah hukum yang menjerat Bank Indonesia (BI) akibat dugaan pelanggaran integritas di lingkungan internalnya, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan moneter.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan isu ini dapat merusak kepercayaan pelaku pasar terhadap bank sentral.
“Meskipun kasus dugaan korupsi tersebut tidak berkaitan langsung dengan kebijakan moneter, jika tidak ditangani dengan transparan, maka kredibilitas BI sebagai pengelola kebijakan moneter akan terancam,” ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (7/12).
BI diduga menyalahgunakan dana corporate social responsibility (CSR). Alih-alih digunakan untuk membangun fasilitas sosial atau publik, anggaran tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi.
Kasus ini melibatkan sejumlah anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga menerima aliran dana CSR BI untuk kepentingan politik di daerah pemilihan (dapil). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menggeledah kantor BI dan memeriksa beberapa anggota Komisi XI DPR.