Efisiensi anggaran: Diet sehat untuk pemerintahan yang lebih kuat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tengah membahas efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan berdampak maksimal bagi masyarakat. Seperti halnya seseorang yang menjalani diet sehat, efisiensi ini bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar bernutrisi bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Rabu (12/2). Agenda utama rapat ini adalah pembahasan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Efisiensi bukan berarti melemah, tetapi menjadi lebih efektif

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Aziz Subekti, menegaskan efisiensi harus dimaknai secara positif, seperti seseorang yang sedang menjaga pola makan agar lebih sehat dan bugar.

“Paparan mengenai efisiensi itu harus dimaknai sebagai hal yang sederhana. Jadi kalau kita membangun rumah tangga, biasanya Rp5 juta kini Rp2 juta. Rp5 juta itu cukup, Rp2 juta itu habis karena yang dipaparkan tadi tidak menyangkut belanja rutin belanja pegawai. Artinya pegawai sehat-sehat saja,” kata Aziz dalam RDP di DPR, Rabu (12/2).