Kegagalan membayar pajak akan menyebabkan penangguhan operasi bisnis penyedia layanan digital di Filipina.
Filipina membidik perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital dari luar negeri sebagai sumber pemasukan baru untuk negara. Ini terjadi setelah undang-undang pajak pertambahan nilai sebesar 12 persen pada perusahaan asing itu ditanda-tangani Presiden Filipina Ferdinand Marcos.
Pajak tersebut berlaku untuk berbagai macam produk dan layanan termasuk mesin pencari, lisensi perangkat lunak, aplikasi seluler, permainan daring, webinar, musik, iklan, pergudangan dan layanan cloud, hosting situs web, dan pasar elektronik.
“Baik Anda perusahaan rintisan teknologi kecil atau raksasa teknologi global yang berbasis di belahan dunia lain, jika Anda menghasilkan uang di Filipina, Anda adalah bagian dari komunitas kami,” kata Marcos dalam pidatonya pada upacara penandatanganan yang dihadiri oleh para legislator.
“Bisnis lokal dan platform digital internasional kini bersaing secara setara. Kami tidak akan lagi bermain dengan aturan yang berbeda.”
Kegagalan membayar pajak akan menyebabkan penangguhan operasi bisnis penyedia layanan digital di Filipina.