Program hilirisasi nikel dinilai mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan penyelidikan transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok antar tenaka kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel.
Menurut Kurniasih, penyelidikan juga bisa dilakukan oleh unsur independen dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya dari kejadian bentrok tersebut.
"Kami turut prihatin atas jatuhnya korban jiwa dari kejadian ini. Keselamatan para pekerja terutama anak bangsa harus dilindungi. Adanya kejadian ini pasti ada akar penyebabnya. Itu yang harus ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata tetapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," kata Kurniasih di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).
Kurniasih menyebut, belum lama ini juga ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua pekerja di PT GNI meninggal karena crane terbakar dan terjebak di dalamnya. Dia pun mendorong kepolisian untuk menyelidiki penerapan keselamatan dan ksehatan kerja (K3 ) di PT GNI.
"Selain itu, informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini juga perlu digali lebih dalam. Intinya harus ditegakkan aturan yang adil bagi semuanya tanpa membeda-bedakan," ujarnya.