Menkeu menyampaikan, meningkatnya tensi geopolitik akan memicu ketidakpastian dan memengaruhi proyeksi ekonomi.
Pemerintah menjadikan kebijakan hilirisasi sebagai strategi Indonesia memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tingginya tensi geopolitik. Dalihnya, memiliki sumber daya alam (SDA), termasuk mineral, yang banyak dibutuhkan di era industri baterai dan kendaraan listrik.
"Dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia," ucap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Minggu (15/10).
Ia menyampaikan, meningkatkan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan memicu ketidakpastian dan memengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun, Indonesia diklaim memiliki posisi strategis berkat kekayaan SDA.
"Saat ini, kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita," tuturnya.
Ani, sapaannya, melanjutkan, penguatan fundamental ekonomi juga dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dalam regulasi sapu jagat (omnibus law). Misalnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).