500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP)
Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan, keputusan pemerintah untuk kembali melakukan impor beras adalah hal sulit. Apalagi keputusan yang dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) kepada Bulog dengan permintaan impor sebanyak 2 juta ton selama 2023, diputuskan saat panen raya terjadi.
"Keputusan pahit dan sulit telah diambil pemerintah. Izin impor justru dikeluarkan saat panen raya yang ini amat jarang terjadi. Karena saat panen raya, biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun," ujar Khudori pada Alinea.id, Minggu (26/3).
Dari total jumlah beras 2 juta ton tersebut 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Penugasan itu diputuskan dalam rapat bertajuk Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H dengan presiden, pada 24 Maret 2023.
"Keputusan ini amat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani. Di sisi lain, karena harga tinggi, Bulog kesulitan melakukan penyerapan," kata Khudori.
Sepanjang 2023, Bapanas memberi target Bulog untuk menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, dengan 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari jumlah tersebut, 70% di antaranya diharapkan bisa diserap saat panen raya berlangsung hingga Mei nanti.