Besarnya anggaran infrastruktur tersebut tidak signifikan dengan dampak yang diberikan ke pertumbuhan ekonomi.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, desain Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021 tidak kokoh. Menurut Indef, RAPBN 2021 meninggalkan pendekatan demand side.
Ekonom Senior Indef Didin Damanhuri mengatakan, RAPBN 2021 agak aneh karena anggaran untuk infrastruktur naik secara tajam. Dari Rp281,1 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun pada 2021. Menurutnya, hal ini menjadi anomali dalam menghadapi krisis Covid-19.
"Ini adalah anomali dari penyusun fiskal di Kementerian Keuangan dengan panglimanya Sri Mulyani dan tim. Mengapa tiba-tiba infrastruktur yang sangat padat modal, naiknya luar biasa dan tertinggi sepanjang sejarah?" kata Didin dalam webinar Indef, Selasa (8/9).
Besarnya anggaran infrastruktur tersebut tidak signifikan dengan dampak yang diberikan ke pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan.
Keanehan berikutnya menurutnya adalah anggaran keamanan dan ketertiban yang juga naik menjadi Rp165 triliun dan anggaran untuk Polri yang menjadi Rp112 triliun, bersamaan dengan anggaran pertahanan yang naik menjadi Rp137 triliun. Dia mempertanyakan skenario di balik kenaikan anggaran keamanan dan ketertiban tersebut.