Dari kebutuhan pendanaan sebesar Rp6.000 triliun, APBN 2020 mampu menyumbang 37%.
Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar Rp6.000 untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan selama lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bagian dari prioritas negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals (SDGs) pada 2030.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan.
"Di kajian awal, sekitar 37% dari total kebutuhan pembiayaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dengan demikian, peran dan keterlibatan swasta dalam pembangunan menjadi krusial," kata Luky di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/12).
Luky melanjutkan, pihaknya terus membuka kesempatan untuk bisa mencari solusi terhadap pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dengan menggandeng asuransi, pasar modal, serta mengidentifikasi potensi investasi domestik janga panjang.
Ke depan, lanjut Luky, peran pemerintah akan menjadi kecil dan hanya menjadi fasilitator untuk pendanaan proyek infrastruktur. Namun, Luky pun menyadari untuk mendorong investasi swasta masuk ke proyek infrastruktur tidaklah mudah. Menurutnya, masing-masing sektor memiliki preferensi pembiayaan.