Indonesia mestinya meniru Amerika Serikat, alokasi anggaran kesehatan tinggi dan terus meningkat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Amerika Serikat (AS) semakin besar dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Anggaran yang besar itu demi kepentingan rakyat melalui belanja wajib (mandatory spending).
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menjelaskan, AS menganut ekonomi liberal. Akan tetapi, dedengkot demokrasi dunia itu ternyata membela kepentingan rakyat.
Anthony menegaskan, 62% belanja negara bagian di AS pada 2023 dialokasikan untuk berbagai program wajib untuk warga, baik perlindungan sosial maupun belanja kesehatan. Sementara itu, utang Indonesia semakin besar, yang sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan oligarki. Ironisnya, proyek-proyek itu kemudian dikorupsi pula.
Ia menyontohkan dengan pembangunan proyek base tranceiver station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) atas nama daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) yang dikorupsi. Dari alokasi anggaran Rp10 triliun, sekitar Rp8,3 triliun diduga dikorupsi.
Juga proyek-proyek di daerah untuk kaum miskin, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kereta cepat, dan masih banyak lainnya. Dampaknya, kata Anthony, beban bunga semakin besar.