Dampak ekonomi mencapai US$5,6 miliar dengan penyerapan tenaga kerja 20.000 untuk pabrik baterai mobil.
Implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi secara resmi baru saja dimulai oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Rabu (8/6). Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama investasi Korea Selatan dengan Indonesia, yakni konsorsium LG dan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sejalan dengan tiga fokus utama G20 yang dicanangkan oleh Jokowi, yakni salah satunya adalah transisi menuju energi berkelanjutan. Saat ini Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju terus mendukung terealisasikannya pembangunan nasional berbasis energi berkelanjutan. Salah satu yang menjadi langkah awal Indonesia untuk berkomitmen dalam hal ini adalah menghentikan eskpor nikel sejak akhir 2019.
Berikutnya, secara serius Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menginisiasi dan mengawal perkembangan baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Hasilnya, pada Desember 2020 BKPM menandatangani nota kesepahaman bersama LG Energy Solution dalam kerja sama investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia dengan nilai sebesar US$9,8 miliar atau setara Rp142 triliun.
Pada tahap kedua yang masuk di pemanfaatan 1000 hektare (ha) ini, LG masuk dengan penggunaan lahan sekitar 275 ha. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu ke hilir, yakni pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), serta industri prekursor dan katoda. Bahlil juga menjelaskan keuntungan yang didapat atas investasi ini.
"Deal bisnis ini sangat transparan, melibatkan BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dampak ekonomi nantinya mencapai US$5,6 miliar dengan penyerapan tenaga kerja 20.000 khusus untuk pabrik baterai mobil saja. LG juga berkolaborasi dengan UMKM," ujar Bahlil dalam sambutannya yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (8/6).