Instrumen pengendali harga beras bernama KPSH dan SPSH bikin kemampuan Bulog menyerap beras petani jadi merosot.
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menjelaskan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) belum bisa menjadi outlet andalan penyaluran beras Bulog. Beleid yang dimulai pada 2018 dan diharapkan menjadi outlet penyaluran beras baru pengganti program Raskin/Rastra yang hilang itu belum sepenuhnya efektif.
KPSH dengan instrumen utama operasi pasar, urai Khudori, juga terlihat tidak efektif mengendalikan harga beras. Ketika harga beras mulai naik Juli 2022, Bulog menyuntik beras operasi pasar besar-besaran. Terhitung rentang Agustus-Desember lebih 1 juta ton beras diguyur ke pasar. Akan tetapi, urai Khudori, belum ada tanda-tanda harga beras turun.
Tahun ini, oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) KPSH diubah menjadi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Instrumen utamanya tetap sama, yaitu operasi pasar umum. Menurut Khudori, kedua program yang mirip itu implementasinya bergantung situasi pasar. Besar-kecilnya volume operasi pasar, juga afektivitasnya, tergantung situasi.
Ketika KPSH dan SPHP dijadikan outlet utama penyaluran beras Bulog, kata Khudori, volume penyaluran amat tergantung kondisi pasar. Berbeda ketika masih ada program Raskin atau Rastra. Saat itu, jelas Khudori, penyaluran beras Bulog di hilir cukup besar, rata-rata mencapai lebih 3 juta ton per tahun.
“Ketika masih ada Raskin/Rastra, kebijakan perberasan terintegrasi hulu, tengah, hilir. Di hulu Bulog wajib menyerap gabah/beras petani sebesar outlet untuk Raskin/Rastra. Rentang 2014-2016 sekitar 2,919 juta ton beras dari penyaluran 3,3 juta ton per tahun berasal dari Raskin/Rastra. Ini sangat besar. Outlet ini hilang ketika Raskin/Rastra diubah jadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT),” ujar Khudori di Alinea Forum bertajuk "Efektivitas SPHP Sebagai Stabilisator Pasokan dan Harga", Jumat (3/3).