Menurunnya investasi pada 2018 karena kebijakan Pemerintah dianggap kurang pro pada investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan investasi pada 2018 seret atau berjalan di tempat karena eksekusi dan implementasi Presiden Joko Widodo kurang nendang pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap pro investasi masih kurang.
“Kita jangan berlebihan buang badan atau menyalahkan faktor eksternal. Kita harus menyikapinya dengan dewasa. Dan mengakui bahwa, mohon maaf eksekusi dan implementasi visi presiden masih kurang,” kata Thomas Lembong di Jakarta pada Selasa, (30/10).
Dia menjelaskan, realisasi peningkatan investasi di tahun tertentu bisa dipetik karena buah dari upaya atau terobosan di tahun sebelumnya. Jadi, kalau realisasi investasi di 2018 itu lemah, menurutnya, karena kebijakan pada 12 bulan sebelumnya masih kurang berhasil.
Pada triwulan II tahun 2018 investasi mulai berkurang. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pada tahun 2016 dan 2017. Kata Thomas, pada 2016 dan 2017 kondisi investasi kuat karena adanya reformasi, program deregulasi yang diluncurkan pada 2015. Di tahun berikutnya ada program tax amnesty. Ini merupakan terobosan besar yang dilakukan di 2016.
“Sayangnya, di 2017 tidak ada terobosan atau reformasi ekonomi yang berarti. Akhirnya, konsekuensinya investasi tahun berikutnya tidak optimal,” kata Thomas.