Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin Ak menilai, investasi kereta cepat Jakarta-Bandung sulit untuk bisa balik modal dalam 100 tahun ke depan.
Menurut Amin, pada akhirnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejak awal, PKS menolak Pembangunan KCJB karena memang secara hitung-hitungan bisnis tidak layak dan ujung-ujungnya akan membebani rakyat,” tegasnya dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).
Pada Juli 2022 misalnya, kata Amin, saat pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek KCJB, Fraksi PKS dengan tegas menolak.
“Pada Agustus 2022, sikap penolakan kami terhadap penggunaan APBN untuk KCJB kembali kami sampaikan secara tegas. Pada saat itu, kami sampaikan secara hitung-hitungan bisnis, dengan biaya dari APBN, utang ke China Development Bank (CBD) dan beban bunganya sebesar 3,4% per tahun ditambah beban operasional yang cukup tinggi, sulit biaya investasi KCJB bisa kembali (balik modal) dalam waktu 100 tahun,” jelas Amin.