Defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp77,9 triliun pada 2024.
Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memproyeksikan defisit keuangan bisa mencapai Rp77,9 triliun pada 2024 jika tidak ada kenaikan iuran pada tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan pada 2019 hingga 2024 perlu dilakukan upaya untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan.
"Kalau tidak ada mix policy, artinya meningkatkan iuran kaitannya dengan upaya-upaya bauran kebijakan, maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," kata Fahmi saat rapat dengan Komisi IX DPRI RI di Jakarta, Senin (2/9).
Fahmi merinci proyeksi bertambahnya defisit BPJS mencapai Rp39 triliun pada tahun 2020, kemudian Rp50,1 triliun tahun 2021, selanjutntya Rp58,6 triliun tahun 2022, dan Rp67,3 triliun tahun 2023.
"Dengan adanya perbaikan fundamental yang telah dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan, persoalan defisit ini akan dapat diselesaikan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," katanya.
Fahmi menjelaskan defisit anggaran BPJS Kesehatan ini terjadi salah satunya dikarenakan adanya perbedaan selisih antara rata-rata iuran bulanan dengan premi atau biaya kesehatan yang seharusnya dikeluakran.