Pengawasan dari para auditor seperti BPKP dan APIP diharapkan dapat mencegah penyimpangan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern untuk berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif. Pesan ini disampaikan langsung untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Jokowi mengatakan, situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung menjadi batu sandungan untuk Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, pengeluaran untuk setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, Rabu (14/6).
Jokowi menyebut, para auditor harus mengawasi belanja pemerintah agar tidak mengalami kebocoran. Sisi ini dianggap menjadi kelemahan bila tidak dilakukan pengawasan.
Maka dari itu, pengawasan dari para auditor seperti BPKP dan APIP diharapkan dapat mencegah penyimpangan. Ia bahkan berharap, orientasi pengawasan bukan kepada prosedur melainkan hasil yang dicapai.