Langkah ini dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang menghambat pembangunan sektor pariwisata dan pendukungnya.
Sejak dilanda pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hingga kini, sektor pariwisata mengalami kontraksi yang sangat dalam. Padahal, sebelumnya menjadi kontributor devisa terbesar kedua dan menyediakan 13 juta lapangan pekerjaan.
Meski demikian, pandemi dinilai menjadi momentum untuk melakukan penataan dan transformasi membangun ekosistem yang lebih kuat dan tangguh. Banyaknya perusahaan yang besar yang akan di-holding. mulai dari penerbangan, pengelolaan bandara, hingga kawasan pariwisata, berpeluang menjadi sebuah kekuatan besar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, adanya beberapa kendala yang menghambat pembangunan pariwisata harus segera diselesaikan. Dicontohkannya dengan masalah infrastruktur yang memerlukan penataan lebih baik serta tata kelola dan manajemen BUMN pariwisata.
“Saya melihat, penataan BUMN pariwisata adalah sebuah hal keharusan karena BUMN ikut bergerak di sektor pariwisata," ucapnya saat peluncuran Injourney, holding BUMN bidang pariwisata dan pendukung, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (13/1).
Dalam kegiatan yang turut disiarkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden itu, Jokowi menambahkan, pengelolaan manajemen pariwisata juga masih kurang baik. Baginya, masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan konsolidasi (holding), menataan ulang agar dikelola dengan benar dan bergerak secara efisien, yang diawali dari penataan rute penerbangan.