Kebijakan satu peta belum melibatkan Kemenhan

Badan Informasi Geospasial (BIG) menargetkan meluncurkan portal kebijakan satu peta (KSP) pada Agustus ini. Sedangkan sinkronisasi antar daerah dilakukan sambil berjalan. Untuk sementara, skala peta yang masih digunakan sebesar 1:50.000. Anggaran merealisasikan KSP yang digagas pemerintah itu, diperkirakan mencapai Rp 100 miliar per tahun. 

Tetapi untuk sementara Kementerian Pertahanan belum bisa bergabung dalam program ini. Dari 19 K/L KSP, sebanyak 8 K/L sudah beroperasi, 10 belum optimal dan satu belum terkoneksi, yakni Kementerian Pertahanan. Hal itu untuk menjaga keselamatan pertahanan dan keamanan. Ada kekhawatiran bisa membocorkan jumlah aset Indonesia, khususnya yang dilakukan sumber daya asing. 

"Kemenhan memang sudah mempunyai sistem seperti itu. Kalau dibuka, berpotensi membahayakan pertahanan negara. Tetapi, sebenarnya tidak ada masalah. Bisa terkoneksi tetapi nanti ditutup datanya. Ini sedang diskusi lebih lanjut," terang Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanudin Z Abidin kepada wartawan, Senin (13/8)

Selain itu, BIG menargetkan bisa memenuhi permintaan pemerintah agar skala peta bisa mencapai 1:5.000 pada 2019. Hal itu penting dilakukan karena jika tidak berskala 1:5.000 berpotensi kurang berjalan baiknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

"Harus bisa dan optimis (membuat peta skala 1:5.000), kalau tidak nanti RDTR mampet," ucap Hasanudin.