Kemenkeu berencana untuk menggantikan rumah dinas DPR tersebut dengan tunjangan.
Kementerian Keuangan berencana menarik rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, untuk dikembalikan kepada negara dan diganti dengan tunjangan. Pasalnya, rumah dinas tersebut banyak yang tak ditempati oleh Anggota DPR.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, opsi tersebut tengah dibahas pihaknya bersama dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
"Saya ingin luruskan, bukan Kemenkeu mau ambil rumah DPR, tetapi BURT memikirkan ada enggak cara lebih baik daripada sediakan rumah dinas? Disediakan rumah dinas atau tunjangan," katanya dalam video conference, Jumat (20/8).
Atas dasar itulah kemudian, kemudian Kemenkeu berencana untuk menggantikan rumah dinas DPR tersebut dengan tunjangan. Dan agar tidak menerima double fasilitas dari negara, salah satu opsi harus diambil.