Utang pemerintah dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi naik 224,42%.
Utang pemerintah dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi naik 224,42%. Pada 2014, outstanding utang tercatat sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB). Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.
Dalam Seminar Nasional - Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi yang ditayangkan kanal Youtube Indef, Kamis (3/10), Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan, utang yang terus meningkat karena sejalan dengan kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang yang meningkat. Bahkan, pemerintah mengambil 20% dari total pengeluaran negara untuk membayar cicilan utang.
Catatan Alinea.id, era pemerintahan Jokowi mengejar pembangunan yang masif di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. Data Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran infrastruktur naik dari Rp154,6 triliun di 2014 menjadi Rp392 triliun pada outlook 2023 dan Rp427,7 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Selain itu, ujar Edy, utang baru menjadi sumber dana untuk membayar utang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Artinya, pemerintah harus membayar cicilan utang dengan mengambil utang baru.
"Utang saat ini masih sesuai dengan regulasi yang ada karena UU Keuangan Negara mengizinkan utang pemerintah hingga 60% terhadap PDB (produk domestik bruto). Saat ini utang pemerintah tidak sampai 40% terhadap PDB," kata Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dikutip Senin (7/10).