Ketua DPR Puan Maharani, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi anggaran.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi anggaran melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) terbaru. Kebijakan ini menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat dioptimalkan, dengan hasilnya akan dikonsultasikan ke DPR.
“Efisiensi itu adalah langkah yang sangat baik dan efektif, serta harus dilakukan bersama-sama. DPR mendukung penuh kebijakan pemerintah dan presiden yang berharap agar pada tahun 2025 ini, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya, dan fokus pada kesejahteraan rakyat,” ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1).
Menurut Puan, efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara maksimal guna kepentingan masyarakat. DPR sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan pengelolaan anggaran, akan memastikan kebijakan efisiensi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Efisiensi ini bukan hanya soal mengurangi anggaran, tetapi soal memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi rakyat. Kami di DPR akan memonitor dan mengawal kebijakan ini, termasuk proses konsultasi yang dilakukan pemerintah terkait efisiensi di berbagai sektor,” tambah Puan.
Pemerintah diberikan tenggat waktu untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat dihemat, baik dari pengeluaran operasional maupun belanja barang yang tidak esensial. Hasil identifikasi ini kemudian akan dikonsultasikan dengan DPR untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.