Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) lainnya.
Jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berimbas terhadap tertekannya pasar obligasi. Yield obligasi negara merangkak naik. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin beban bunga obligasi yang harus dibayar pemerintah ikut terkerek.
Pemerintah mengaku terus memonitoring pergerakan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan berkoordinasi dengan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) lainnya.
"BI (Bank Indonesia) akan melaporkan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaporkan, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan Kemenkeu juga melakukannya. Kami akan melihat dinamika sekarang, apa respons yang perlu kita lakukan secara bersama-sama dan masing-masing," jelas Sri Mulyani, Kamis (26/4) di Jakarta.
Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa membiayai Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo dengan tenor 5,10, 15 serta 20 tahun. Pemerintah sendiri meyakini outlook defisit Indonesia masih tetap di 2,19% atau bahkan lebih kecil di tahun ini,
Sri Mulyani mengatakan akan menghitung potensi kenaikan biaya dari bunga utang agar tak berimbas terhadap bengkaknya defisit negara. Di sisi lain, pemerintah juga sudah memperhatikan belanja negara pada semester II ini.