Walhi menilai revitalisasi tambak berpotensi membuang anggaran karena daya dukung lingkungan pesisir Pantura telah menurun akibat beban ekologis yang berat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berniat merekomendasikan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menggarap tambak yang mangkrak di Pantura. Luasnya sekitar 78.000 hektare, terbentang dari Serang sampai Banyuwangi.
Awalnya, lahan itu merupakan tambak udang yang dibangun Presiden Soeharto pada 1984, tetapi berhenti beroperasi sejak 1998. Untuk memanfaatkannya kembali, Jokowi mengatakan, membutuhkan anggaran hingga Rp13 triliun. Wacana itu disampaikan Jokowi kala meresmikan modeling budi daya ikan nila salin milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat pada 8 Mei 2024 lalu.
Menurut Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin, rencana menghidupkan kembali tambak mangkrak di sepanjang Pantura bisa membuang anggaran. Sebab, saat ini daya dukung lingkungan pesisir Pantura sudah menurun.
Wiayah Pantura sendiri sudah cukup padat tambak budi daya intensif, semi intensif, dan tambak sederhana. Sementara hampir semua tambak mengalami masalah daya dukung lingkungan yang mengganggu perikanan budi daya.
“Tahun 2022 KKP sendiri menulis, Banten untuk tambak budi daya semi intensif itu luasnya lebih dari 7,3 juta meter persegi, Jakarta 105.000 meter persegi, Jawa Barat hampir 31 juta meter persegi, Jawa Tengah hampir 49 juta meter persegi, Jawa Timur hampir 14 juta meter persegi,” ujar Parid kepada Alinea.id, Jumat (13/9).