Presiden Jokowi menugaskan Mahfud MD mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah kepada swasta/rakyat dalam rapat internal 23 Mei 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mempersilakan pengusaha Jusuf Hamka menagih utang pemerintah atas perusahaannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia pun siap membantu jika diperlukan.
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti, kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu. Misalnya, dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu," ucapnya dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Minggu (11/6).
Mahfud menerangkan, ia ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Penugasan tersebut disampaikan dalam rapat internal pada 23 Mei 2022 dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2022, 30 Juni.
Kepmenko Polhukam 63/2022 itu memuat arahan meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah. Pun pengadilan telah mewajibkan pemerintah untuk membayarnya.
"Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung (Kejagung), kepolisian, dan lainnya, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar," tuturnya.