"Bagaimana kita mau mengawasi secara efektif [jika] sumber pembiayaan itu dari kita ngutang?"
Anggota Komisi XI DPR, Masinton Pasaribu, menyangsikan efektivitas kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pangkalnya, dana operasionalnya berasal dari utang.
"Kita ngawasi, kok, pakai ngutang gitu, kan? Bagaimana kita mau mengawasi secara efektif [jika] sumber pembiayaan itu dari kita ngutang?" ucapnya.
Diketahui, pagu indikatif BPKP sebagai usulan awal rancangan anggaran pendapatan belanja dan negara (RAPBN) 2024 sekitar Rp2,161 triliun. Sebanyak Rp1,852 triliun di antaranya berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri Rp234 miliar, pendapatan negara bukan pajak (BNPB) Rp65,024 miliar, dan hibah luar negeri Rp9,907 miliar.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun mempertanyakan asal utang tersebut. Pangkalnya, dikhawatirkan menambah jumlah utang luar negeri Indonesia.
"Ini pinjaman luar negeri ini berasal dari negara mana atau lembaga donor mana? Dan peruntukannya apa?" tanya Masinton, melansir situs web DPR.