Upaya menstabilkan nilai tukar rupiah harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten dan efektif.
Otoritas kebijakan cenderung mencari jalan pintas dan mengalihkan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Seolah-olah pelemahan rupiah adalah akibat dari perilaku ekonomi masyarakat, padahal stabilitas nilai tukar adalah tanggung jawab utama pemerintah dan otoritas moneter. Kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar analis ekonomi politik FINE Institue Kusfiardi, dalam keterangan resminya.
Menanggapi enam langkah yang diusulkan oleh OJK untuk membantu menguatkan rupiah, Kusfiardi menilai langkah-langkah yang disarankan tersebut memang baik. Namun tidak bisa menggantikan tugas yang harus dilakukan oleh otoritas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Enam langkah yang diusulkan OJK, seperti membeli produk dalam negeri, tidak menimbun dolar, berwirausaha dengan orientasi ekspor, berwisata dalam negeri, menggunakan transportasi publik, dan berinvestasi di dalam negeri, adalah langkah-langkah positif. Namun, mengandalkan partisipasi masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah,” tambah Kusfiardi.
Kusfiardi menekankan, upaya menstabilkan nilai tukar rupiah harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten dan efektif. Ia menggarisbawahi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh otoritas kebijakan.