Sebanyak 83 dari 87 LKKL dan LKBUN memperoleh opini WTP atau sebanyak 95,4% di 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) di tahun 2021.
Meski dihadapkan oleh pandemi Covid-19, Sri Mulyani menyebut baik pemerintah pusat maupun daerah telah berhasil bertanggung jawab dalam mengelola penggunaan keuangan negara.
“Saya ucapkan terima kasih banyak, dalam suasana yang sangat luar biasa bapak-ibu sekalian dalam memimpin kementerian dan lembaga tetap menjaga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik APBN maupun daerah secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat luar biasa,” jelas Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya di acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9).
Dalam laporannya disebutkan, sebanyak 83 dari 87 LKKL dan LKBUN memperoleh opini WTP atau sebanyak 95,4% di 2021. Sedangkan pada LKPD tercatat sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP atau setara dengan 92,3% di 2021, dan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 hanya ada 486 LKPD yang memperoleh opini WTP.
Bendahara negara ini juga menyampaikan di 2020, negara telah menganggarkan dana untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp695,2 triliun yang kemudian berhasil terealisasi 82,83% yaitu Rp575,8 triliun.