Kebijakan BLU ke depan akan berfokus kepada penguatan kualitas layanan yang affordable, available, dan sustainable.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Badan Layanan Umum (BLU) dengan fleksibilitasnya yang tidak dimiliki satuan kerja biasa, mampu memberikan dampak peningkatan kinerja layanan dan keuangan.
“Dalam hal ini kita melihat kontribusi BLU dari sisi penerimaan bukan didasarkan pada mencari keuntungan tapi mengelola untuk menambah atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam opening ceremony BLU Expo 2021, Selasa (16/11).
Sri Mulyani menjelaskan, BLU berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
“BLU adalah bagian dari pemerintah, makanya dia menjadi kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Bedanya dengan BUMN, kekayaan negara dalam neraca kita dipisahkan. BLU ada di dalam neraca kita,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menegaskan meskipun neracanya masih belum dipisahkan, namun BLU masih bagian dari keuangan negara tetapi memiliki fleksibilitas seperti penerapan corporate governance seperti BUMN.