Alokasi belanja dalam APBN dinilai masih berkontribusi minim terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, menyebut desain APBN yang disusun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak tepat. Pasalnya, banyak belanja yang pengalokasiannya berkontribusi minim terhadap perekonomian.
Untuk itu, Chatib menilai dibutuhkan peninjauan kembali belanja atau spending review dari pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dia mencontohkan, alokasi untuk tunjangan guru dan transfer ke daerah yang dampaknya kecil.
"Tunjangan untuk guru Rp55 triliun, enggak ada impact-nya tuh. Transfer daerah juga dikasih Rp220 triliun, tapi mengendap enggak bisa dipakai. Jadi kita mesti lihat, mana yang efektif dan tidak," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/12).
Selain itu, lanjutnya, selalu ada keluhan soal anggaran belanja pemerintah yang kecil. Padahal, jangan-jangan persoalannya bukan karena anggaran kecil atau tidak adanya uang, tapi lebih kepada kualitas belanja yang rendah. Dia mencontohkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.
Dengan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, katanya, kontribusi insentif pajak untuk meningkatkan investasi masih rendah. Tidak sesuai antara pengeluaran dengan hasil yang diharapkan. Padahal, alokasinya dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan